Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Novel Baswedan, Janji Jokowi dan Tenggat yang Tak Ditepati

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar aksi diam di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar aksi diam di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah berjanji untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Berkali-kali ia mengatakan itu, sembari memberikan tenggat waktu bagi kepolisian untuk menyelediki kasus ini.

Terakhir, ia memanggil Kapolri Jenderal Idham Azis ke Istana Negara pada Senin, 9 Desember 2019. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal, Jokowi tak memberikan tenggat waktu kepada Idham Azis untuk mengungkap kasus Novel. "Enggak ada. Cuma segera," kata Iqbal yang hadir mendampingi Idham.

Padahal, pemanggilan Idham dilakukan setelah Jokowi memberikan tenggat waktu hingga Desember kepada kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Berikut adalah janji-janji Jokowi untuk kasus Novel yang belum terealisasi.

Janji Tinggal Janji

Jokowi berjanji akan menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap kasus Novel pada 20 Februari 2018. Kasus Novel terjadi pada 11 April 2017. Jokowi menyebut, akan terus mengejar kepolisian untuk mengungkap pelaku penyerangan. "Saya akan terus kejar di Kapolri agar kasus ini menjadi jelas dan tuntas siapapun pelakunya. Akan kita kejar terus Polri," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.

Menurut Presiden, pemerintah baru akan mengambil langkah lainnya apabila kepolisian sudah tak mampu menyelesaikan kasus ini. Ia enggan menyebut langkah lain yang akan ditempuh apabila kepolisian tak mampu mengungkap kasus yang menimpa Novel.

Jokowi kembali mengutarakan komitmen penuntasan kasus Novel kala diundang di acara Mata Najwa pada 25 April 2018. Ia mengatakan akan mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan memberi tenggat waktu. Dia bilang polisi masih mengaku mampu menangani kasus ini. "Masa semua kasus harus saya ambil alih. Ada institusi yang menyelesaikan. Saya tanya terakhir mereka masih sanggup menyelesaikan," ujar Jokowi.

Pada 24 Oktober 2019, Jokowi berjanji akan mengejar penuntasan kasus ini ke Kapolri yang baru. Belakangan, Idham Azis ditunjuk menjadi Kapolri. Sebelumnya, Idham menjabat dua jabatan yang bersinggungan langsung dengan kasus Novel, yakni Kapolda Metro Jaya. Selanjutnya dia menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal sekaligus Ketua Tim Teknis kasus Novel. Dalam dua jabatan ini kasus Novel jalan di tempat.

2 Tim Tanpa Tersangka

Selama lebih dari dua tahun kasus ini, kepolisian telah membentuk dua tim. Pertama tim pencari fakta yang dibentuk Tito Karnavian pada awal 2019. Tim ini beranggotakan polisi dan ahli dari kalangan sipil, di antaranya Ketua Setara Institute Hendardi, mantan komisioner KPK Indriyanto Seno Adji, mantan komisioner Komnas HAM Ifdhal Kasim serta Nur Kholis.

Bekerja selama 6 bulan hingga pertengahan Juli 2019, tim gagal mengungkap pelaku penyerangan. Tim hanya membeberkan dugaan motif penyerangan. Selebihnya, tim ini merekomendasikan pembentukan tim baru, yang diberi nama tim teknis. Tim teknis juga diisi anggota polisi. Hingga kini tim teknis belum mempublikasikan perkembangan penyelidikan.

Tenggat yang Tak Ditepati

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah tim teknis dibentuk, Jokowi memberikan tenggat kerja tim teknis selama 3 bulan. Namun, berbeda dari titah Jokowi, kepolisian tetap menargetkan masa kerja tim ini selama 6 bulan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, waktu kerja enam bulan tersebut mengikuti kelaziman sebuah penugasan. "Pertimbangan durasi, waktu, memang seperti itu," ucap Dedi kantornya, pada 31 Juli 2019. Tiga bulan itu berakhir pada 31 Oktober 2019, tak ada perkembangan penyelidikan yang dipublikasi.

Pada 1 November 2019, Jokowi mengaku memberi tenggat kepada Idham Azis yang saat itu baru saja dilantik menjadi Kapolri. "Saya sudah sampaikan ke Kapolri baru, saya beri waktu sampai awal Desember," kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan Istana Kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

Senin, 9 Desember kemarin, Jokowi memanggil Idham ke Istana Negara untuk menagih perkembangan penyelidikan. Iqbal yang hadir mendampingi mengatakan Presiden Jokowi hanya meminta kasus ini diselesaikan segera, tak ada tenggat waktu lagi.

Harapan untuk Mantan Ajudan

Sejumlah kalangan menilai dipilihnya Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kabareskrim memberikan angin segar untuk kasus Novel. Kedekatan Listyo dengan Jokowi sebagai mantan ajudan, dinilai bisa memberikan dorongan yang baik untuk kasus Novel.

"Saya yakin Kabareskrim baru akan berhasil menuntaskan kasus Novel Baswedan. Pengalaman sebagai ajudan Jokowi akan melipatgandakan motivasi Kabareskrim untuk menuntaskan kasus ini sesuai arahan Presiden," ujar Direktur Riset Setara Institute Halili saat dihubungi Tempo pada Ahad, 8 Desember 2019.

Optimisme yang sama disampaikan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Wadah Pegawai meyakini bekas ajudan Presiden Jokowi ini bisa menyelesaikan kasus penyerangan Novel Baswedan yang terkatung-katung selama lebih dari dua tahun itu. "Bang Sigit merupakan harapan baru untuk bisa mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Bang Novel," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Desember 2019.

Sigit menjadi ajudan saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kedekatan ini ditengarai menjadi alasan pemilihan Sigit menjadi Kabareskrim.

Tanda bahwa Sigit merupakan orang kepercayaan Jokowi muncul dalam polemik pemilihan Ketua Umum Golkar. Sigit disebut hadir dalam pertemuan dua seteru Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto di restoran Ke Quartier Selasa pekan lalu. Sigit disebut sebagai delegasi Istana untuk menengahi pertemuan tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

51 menit lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.


Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan


Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.


Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

3 jam lalu

Ekonom senior Faisal Basri menghadiri diskusi film Bloody Nickel yang digelar koalisi masyarakat sipil di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Sabtu, 4 Mei 2024. Pembahasan berfokus pada dampak buruk hilirisasi nikel yang merusak lingkungan dalam industri kendaraan listrik. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.


Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.


Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.


Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.


Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

6 jam lalu

Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

PLN mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tanah air


Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

7 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan program pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit pada Senin, 6 Mei 2024 di halaman Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.


Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan, Seskab Pramono Anung dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersenda gurau saat berlangsung pelantikan anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Presiden melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028. TEMPO/Subekti.
Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.